02187     2200325   4500001002100000005001500021035002000036008004100056040001200097043001100109100003300120245008100153300003100234020002200265041000800287082001300295084001900308090001900327264003700346336002100383337002600404338002300430600002800453650002300481650001300504850001200517520128800529990002101817990002301838INLIS00000000053542320260213111016  a0010-0917000062260213                g          0 ind    aSBPKHAT  aa-io--0 aEfantino febrianaePengarang1 aAlimin & Tan Malaka :bPahlawan yang dilupakan /cPenulis, Efantino febriana  aviii, 132 halaman ;c21 cm  a978-602-8097-20-8  aInd  aKH 959.8  aKH 959.8 EFA a  aKH 959.8 EFA a  aYogyakarta :bBio Pustaka,c2009  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa media  2rdacarrieravolume 4aTan Malaka--d1897-1949 4aIndonesia--sejarah 4arevolusi  aSBPKHAT  aBuku Alimin & Tan Malaka: Pahlawan yang Dilupakan karya Efantino Febriana, merupakan kajian historis-biografis yang mengangkat kembali peran dua tokoh pergerakan nasional Indonesia, Alimin dan Tan Malaka, yang dinilai kurang mendapat perhatian dalam historiografi arus utama. Karya ini menelusuri latar belakang kehidupan, aktivitas politik, serta kontribusi keduanya dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, terutama melalui gerakan kiri dan jaringan internasional.
Penulis menguraikan dinamika ideologi, strategi perjuangan, serta keterlibatan Alimin dan Tan Malaka dalam organisasi pergerakan, termasuk hubungan mereka dengan gerakan komunis internasional dan pergolakan politik pada awal abad ke-20. Buku ini juga menyoroti perbedaan pendekatan politik di antara tokoh-tokoh pergerakan serta dampak konflik internal terhadap arah perjuangan kemerdekaan.
Melalui pendekatan dokumentatif dan naratif, karya ini berupaya merekonstruksi kontribusi kedua tokoh tersebut secara lebih proporsional, sekaligus mengajak pembaca meninjau kembali kompleksitas sejarah perjuangan bangsa. Buku ini relevan sebagai rujukan bagi kajian sejarah politik Indonesia, khususnya dalam memahami spektrum ideologi dan peran tokoh-tokoh yang berada di luar arus utama kekuasaan pascakemerdekaan.  a212/B1/PPBH/2016  a0069/BH1/PPBH/2019