na INLIS000000000957124 20200824033925 0010-0820000052 aa g b 000 0 ta 200824s2018 jkia g b ind SBPKHAT ind rda a-io--- Tjip Ismail Potret Pajak Daerah di Indonesia / Tjip Ismail Edisi Pertama, Cetakan Pertama viii, 312 halaman : ilustrasi ; 23 cm Bibliografi : halaman 293-309 978-602-422-694-7 ind [23] 336.201 359 8 336.201 359 8 TJI p Jakarta : Prenadamedia Group, 2018 © 2018 rdacontent teks rdamedia tanpa perantara rdacarrier volume Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama. Pajak daerah-- Indonesia SBPKHAT 32475/BH3/PPBH/2019 32473/BH1/PPBH/2019 32474/BH2/PPBH/2019