na INLIS000000001010111 20201128111314 0010-1120001199 a g b 001 0 ta 201128t2007 jki g b 001 0 ind SBPKHAT ind rda Salim HS, Haji Salim HS, Haji Haji penulis penulis Salim HS, penulis Perkembangan hukum jaminan di Indonesia / Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. Cetakan ke-10, Maret 2017 xiii, 354 halaman ; 21 cm Bibliografi : halaman 281-286 978-979-769-492-0 ind [22] 346.043 346.043 SAL p Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007 Depok : Raja Grafindo Perkasa, 2017 ©2004 Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2017. rdacontent teks rdamedia tanpa perantara rdacarrier volume Indeks Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Sejak masa kemerdekaan sampai era reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Dalam ketentuan ini juga merujuk pada berbagai peraturan perundangan-undangan lainnya. Sedangkan pada era reformasi, telah dikeluarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Walaupun sejak zaman kemerdekaan sampai era reformasi saat ini pemerintahan banyak menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, tapi sistem hukum yang tercantum kita masih memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam buku II KUH Perdata, seperti yang berkaitan dengan gadai (pand)dan hipotik, terutama yang berkaitan dengan pembebanan atas dan hipotik kapal laut Hipotek Hukum benda Hukum perbankan SBPKHAT 27020/BH2/PPBH/2019 27019/BH1/PPBH/2019 27021/BH3/PPBH/2019