02584     2200409   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008003900059040002200098100011100120245018600231250002900417300004100446504003400487020002200521041000800543082001900551084001700570090002400587264003600611264001300647336002100660337003000681338002300711520120400734650003001938650004201968850001202010990002002022990002002042990002002062990002002082990002402102990002402126990002402150INLIS00000000104083420210316100546  a0010-0321000452ta210316s2018    yoia   g b    000 0 ind  aSBPKHATbinderda3 aPurba, Marisi P. ,d1975-dPurba, Marisi P. ,d1975-d1975-epenulisepenulisePurba, Marisi P. ,epenulis10aPengadaan barang dan jasa BUMN :bsuatu kajian terhadap urgensi penyusunan standard operating procedure (SOP) pengadaan Bbrang dan jasa BUMN /cMarisi P. Purba, S.E., M.H., Ak., CA.  aCetakan ke-1, tahun 2014  ax, 138 halaman :bilustrasi ;c24 cm  aBibliografi : halaman 135-138  a978-602-262-295-60 aind0422 [23]a352.53  a352.53 PUR p  aCB-D.11 2014-016215 1aYogyakarta :bGraha Ilmu,c2014 4c©2014  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aBeberapa tahun terakhir banyak kasus pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan BUMN yang mencuat menjadi masalah nasional karena terindikasi korupsi. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan banyaknya permasalahan pengadaan barang dan jasa BUMN dan instansi pemerintah yang perlu diperhatikan. Berbagai kasus tersebut sering menunjukkan adanya ketidakpatuhan dan penyalahgunaan kewenangan. Anehnya, banyak BUMN dan BUMD yang justru tidak memiliki SOP pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan BUMN dan BUMD yang jauh dari prinsip-prinsip good corporate governance dan fiduciary duty sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Buku ini membahas pengadaan barang dan jasa BUMN melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan bisnis. Di dalam buku dibahas mengenai urgensi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa bagi setiap BUMN, mengingat aparat penegak hukum di Indonesia sering menggunakan SOP pengadaan barang dan jasa untuk melihat ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, tindakan melawan hukum dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengadaan. 4aPengadaan barang dan jasa 4aBadan Usaha Milik Negara--xPengadaan  aSBPKHAT  a201900103037748  a201900103037747  a201900103037746  a201900103037742  a19033/BH1/PPBH/2019  a19034/BH2/PPBH/2019  a19035/BH3/PPBH/2019