03486     2200361   4500001002100000005001500021006001800036007000300054008003900057020001800096035002000114040002000134041000800154082002000162084002000182100010300202245006800305250002900373264003600402264002400438300002900462336002100491337003000512338002300542500001100565504003400576520238800610651004202998850001203040990002403052990002403076990002403100INLIS00000000089079120210624092751a    g      001 0ta210426t2014    yoi    g      001 0 ind  a9786022621300  a0010-0421000538  aSBPKHATIndrda  aInd042[23]a320.959 8  a320.959 8 ANW p0 aAnwar ArifinepengarangeAnwar ArifinepengarangeAnwar ArifinepengarangeAnwar Arifinepengarang10aPolitik pencitraan pencitraan politik /cProf. DR. Anwar Arifin  aCetakan ke-I, tahun 2014 1aYogyakarta :bGraha Ilmu,c2014 4c©2014 pada penulis  axx, 264 halaman ;c23 cm  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aIndeks  aBibliografi : halaman 251-257  aPolitik pencitraan (imaging policy) atau pencitraan politik (political imaging), berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan demokrasi, yang diawali pada saat menjelang pemilihan langsung presiden tahun 2004. Hal itu telah mendorong lahirnya rintisan studi ilmiah di Indonesia tentang politik pencitraan atau pencitraan politik di perguruan tinggi, baik sebagai bagian dari ilmu politik, maupun ilmu komunikasi, dan komunikasi politik. Meskipun demikian, citra (image), strategi, dan proses pembentukan citra (pencitraan) itu pada hakikatnya telah lama ditemukan dalam studi komunikasi, seperti studi retorika, propaganda, public relations, pemasaran, dan periklanan, yang bertujuan memperoleh dukungan opini publik. Peranan opini publik itu sangat strategis dalam kehidupan politik di negara demokrasi, karena opini publik merupakan kekuatan politik yang penting. Politik pencitraan atau pencitraan politik berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan politik oleh komunikator politik (politikus atau kandidat) media politik (media massa, media sosial, dan/atau media format kecil), dan penerima atau khalayak politik (publik). Citra politik yang terbentuk di benak publik, tidak selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya, karena mungkin hanya sama dengan realitas media atau realitas buatan media, yang disebut juga sebagai realitas tangan kedua (second hand reality). Di dalam buku ini, Prof. Dr. Anwar Arifin, memaparkan tentang citra politik, karakteristik politik, dan komunikasi politik, serta tujuan politik pencitraan yang meliputi pembentukan dukungan opini publik, mendorong partisipasi politik rakyat, memenangi pemilihan umum serta penentuan kebijakan politik. Selain itu dibentangkan juga secara singkat tentang media politik dan khalayak politik yang disertai dengan beberapa teori, sehingga politik pencitraan atau pencitraan politik dalam buku ini dikembangkan dalam studi komunikasi politik, yang bersifat serbahadir, multimakna, dan multidefinisi, serta multidisipliner. Demikian juga di dalam buku ini, dipaparkan tentang kontroversi dan urgensi politik pencitraan atau pencitraan politik, yang ditentukan oleh sistem politik yang bersumber dari ideologi suatu negara. Bahkan politik pencitraan yang mengiringi liberalisasi politik yang dikemas dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia, adalah impor dari Barat terutama dari Amerika Serikat. 0aIndonesia--xPolitik dan pemerintahan  aSBPKHAT  a20641/BH1/PPBH/2019  a20642/BH2/PPBH/2019  a20643/BH3/PPBH/2019