na INLIS000000001069698 20210729030552 0010-0721001596 a grb 000 0 ta 210729t2015 jii grb 000 0 ind SBPKHAT ind rda a-io--- Irman Syahriar, Haji, Irman Syahriar, Haji, Haji, Haji, 1966- 1966- Irman Syahriar, 1966- 1966- penulis penulis penulis Irman Syahriar, penulis Penegakan hukum pers / oleh Dr.Drs.H.Irman Syahriar, S.H., M.Hum ; editor, Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI. Cetakan I, Oktober 2015 x, 172 halaman ; 21 cm Bibliografi : halaman 171-151 978-602-6791-06-1 ind [23] 342.085 3 342.085 3 IRM p Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015 rdacontent teks rdamedia tanpa perantara rdacarrier volume Buku ini membahas hukum pers materiil dan penegakan hukumnya. Perlunya penegakan hukum pers karena pada era reformasi sekarang ini jaminan kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia telah mendapat perlindungan baik dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. disamping itu pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers juga dibatasi oleh hak asasi manusia (HAM). Dalam menjalankan kerja jurnalistik setiap insan pers dan lembaga penerbitan pers tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak boleh bersifat fitnah atau menyebarkan kebencian atas dasar SARA atau menebarkan kebencian kepada penguasa (pemerintah)apabila lembaga penerbitan pers melakukan pelanggaran dalam menjalankan kerja jurnalistik, maka harus bertanggungjawab secara hukum dan etika. Tanggungjawab hukum tersebut dapat berupa tanggungjawab pidana dan tanggung jawab perdata. Pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dapat menuntut kepada lembaga penerbitan pers dan wartawan baik secara pidana dan perdata, serta dapat melaporkan kepada dewan pers untuk diadili secara etika. Jadi kemerdekaan dan kebebasan pers harus dijalankan dengan memperhatikan hukum, HAM dan kode etik Jurnalistik yang berlaku bagi insan pers dan lembaga penerbitan pers. Kebebasan pers Pers-- Kebijakan pemerintah Ahmad Dakhoir editor SBPKHAT 3921/BH1/PPBH/2019 3922/BH2/PPBH/2019 3923/BH3/PPBH/2019