03010     2200313   4500001002100000005001500021035002000036006001800056007000300074008003900077040002200116100009300138245017500231250002600406300003900432504003000471020002200501082001600523084001600539264003800555336002100593337003000614338002300644520191800667650003502585650004002620850001202660990002402672INLIS00000000088485220211202055741  a0010-1221000090aa   g      000 0ta211202s2018    kbia   g      000 0 ind  aSBHKHATbinderda0 aSudarwanto PujosantosoepenulisepenyuntingeSudarwanto Pujosantosoepenulisepenyunting10aDemokrasi liberal (1950-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1966) /cpenulis, Sudarwanto Pujosantoso ; editor, Sudarwanto Pujosantoso ; penyunting, Sudarwanto Pujosantoso  aCetakan pertama, 2018  a119 halaman :billustrasi ;c21 cm  aBibliografi : halaman 119  a978-602-5705-03-8042[23]a321.8  a321.8 SUD d 1aPontianak :bDerwati Press,c2018  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aDemokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal. Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden. 4aDemokrasi liberal--y1950-1959 4aDemokrasi kepemimpinan--y1959-1966  aSBPKHAT  a18701/BH2/PPBH/2019