02313     2200361   4500001002100000005001500021035002000036006001800056007000300074008004100077040002200118110008700140240002400227245012400251250003400375300003100409020002200440082001900462084001900481264003600500336002100536337003000557338002300587500034300610520080200953650005601755710003601811850001201847990002301859990002301882990002301905990002301928INLIS00000000116321020230321094235  a0010-0323000004a    g l    000 0ta230321s2022    jki    g l          ind    aSBPKHATbinderda2 aIndonesiaepenyusuneIndonesiaepenyusuneIndonesiaepenyusuneIndonesiaepenyusun10aUndang-undang, dsb.10aUndang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) :b(UU RI No. 7 Tahun 2021) /cdihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika  aCetakan pertama, Januari 2022  aviii, 291 halaman ;c20 cm  a978-623-391-012-5042[23]aR 343.04  aR 343.04 IND u 1aJakarta :bSinar Grafika,c2022  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aDilengkapi UU RI No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang3 aSejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis sehingga Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu dibentuk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 4aPajak dan perpajakan--xUndang-undang dan peraturan2 aRedaksi Sinar Grafikaepenyusun  aSBPKHAT  a0153/BU1/PPBH/2023  a0154/BU2/PPBH/2023  a0155/BU3/PPBH/2023  a0156/BU4/PPBH/2023