na INLIS000000001163210 20230321094235 0010-0323000004 a g l 000 0 ta 230321s2022 jki g l ind SBPKHAT ind rda Indonesia penyusun Indonesia penyusun Indonesia penyusun Indonesia penyusun Undang-undang, dsb. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) : (UU RI No. 7 Tahun 2021) / dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika Cetakan pertama, Januari 2022 viii, 291 halaman ; 20 cm 978-623-391-012-5 [23] R 343.04 R 343.04 IND u Jakarta : Sinar Grafika, 2022 rdacontent teks rdamedia tanpa perantara rdacarrier volume Dilengkapi UU RI No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang Sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis sehingga Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu dibentuk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pajak dan perpajakan-- Undang-undang dan peraturan Redaksi Sinar Grafika penyusun SBPKHAT 0153/BU1/PPBH/2023 0154/BU2/PPBH/2023 0155/BU3/PPBH/2023 0156/BU4/PPBH/2023