02339     2200397   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059040002200100043001200122100005300134245009800187250002000285300002500305504002500330020002200355041000800377082001500385084001600400264003900416336002100455337003000476338002300506500002000529520120500549521000901754650002101763650002401784650002301808700002501831700002901856850001201885990002201897990002201919INLIS00000000116579620250123083658  a0010-0125000102ta250123t2011    yoi    g||    ||1   ind|   aSBPKHATbinderda  aa-io-sb  aMuhammad RifaiepenuliseMuhammad Rifaiepenulis  aPolitik pendidikan nasional /cMuhammad Rifai; Editor, Meita Sandra; Proofreader, Nur Hidayah  aCetakan I, 2011  a251 halaman ;c21 cm  aBibliografib237-242  a978-979-25-4853-2  aInd  a370.1 [23]  a370.1 MUH p  aJogjakarta :bAr-Ruzz Media,c2011  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aIndeksb243-250  aDi negeri ini, sudah sejak lama pendidikan menjadi alat politik, penghimpun kekuatan bagi penguasa, dan pelanggeng kekuasaan. Setiap berganti presiden dan menteri, dapat dipastikan berganti pula kurikulum yang menjadi pegangan para pendidik dalam mengajar di sekolah-sekolah. Pun pendidikan sejarah yang dapat memberikan efek buruk bagi pemegang kekuasaan, tidak boleh diajarkan di sekolah. Hal ini tampak pada masa Orde Baru, bagaimana sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Buku ini hadir sebagai jawaban sedikitnya kajian politik pendidikan, bagaimana politik yang tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Buku ini mengurai silang-sengkarut politik pendidikan secara lengkap beserta seluk-beluknya. Mulai dari tujuan pendidikan nasional, anggaran pendidikan, pendidikan yang belum merata, kualitas pendidikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan kurikulum yang setiap berganti Menteri Pendidikan juga ikut berganti, ujian nasional yang hanya mengejar kecerdasan intelektual anak tanpa memerhatikan kecerdasan-kecerdasan lain, hingga kebijakan desentralisasi pendidikan yang justru menjadi ajang KKN pemerintah daerah.  aUmum  aTeori Pendidikan  aPendidikan Nasional  aPolitik Pendidikan  aMeita Sandraeeditor  aNur HidayaheProofreader  aSBPKHAT  a0605/B2/PPBH/2013  a0604/B1/PPBH/2013