Cite This        Tampung        Export Record
Judul Potret Pajak Daerah di Indonesia / Tjip Ismail
Pengarang Tjip Ismail
EDISI Edisi Pertama, Cetakan Pertama
Penerbitan Jakarta : Prenadamedia Group, 2018
© 2018
Deskripsi Fisik viii, 312 halaman :ilustrasi ;23 cm
Konten teks
Media tanpa perantara
Penyimpan Media volume
ISBN 978-602-422-694-7
Subjek Pajak daerah-- Indonesia
Abstrak Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.
Catatan Bibliografi : halaman 293-309
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
0820204547 336.201 359 8 TJI p Baca di tempat UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon Tandon
0820204548 336.201 359 8 TJI p Dapat dipinjam UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum Tersedia
0820204549 336.201 359 8 TJI p Baca di tempat UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000957124
005 20200824033925
006 aa g b 000 0
007 ta
008 200824s2018####jkia###g#b##########ind##
020 # # $a 978-602-422-694-7
035 # # $a 0010-0820000052
040 # # $a SBPKHAT$b ind$e rda
041 # # $a ind
043 # # $a a-io---
082 0 4 $a 336.201 359 8$2 [23]
084 # # $a 336.201 359 8 TJI p
100 0 # $a Tjip Ismail
245 1 0 $a Potret Pajak Daerah di Indonesia /$c Tjip Ismail
250 # # $a Edisi Pertama, Cetakan Pertama
264 # 1 $a Jakarta :$b Prenadamedia Group,$c 2018
264 # 4 ,$c © 2018
300 # # $a viii, 312 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
504 # # $a Bibliografi : halaman 293-309
520 # # $a Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu: sejak di tetapkannya UU no 21 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, moneter fiskal, pertanahan, keamanan, yustisi dan agama.
650 # 4 $a Pajak daerah--$z Indonesia
850 # # $a SBPKHAT
990 # # $a 32473/BH1/PPBH/2019
990 # # $a 32474/BH2/PPBH/2019
990 # # $a 32475/BH3/PPBH/2019
Content Unduh katalog