Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pengadaan barang dan jasa BUMN : suatu kajian terhadap urgensi penyusunan standard operating procedure (SOP) pengadaan Bbrang dan jasa BUMN / Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak., CA.
Pengarang Purba, Marisi P. , 1975- 1975- 1975- Purba, Marisi P. , (penulis)
(penulis)
(penulis)
(Purba, Marisi P. ,)
EDISI Cetakan ke-1, tahun 2014
Penerbitan Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014
©2014
Deskripsi Fisik x, 138 halaman :ilustrasi ;24 cm
Konten teks
Media tanpa perantara
Penyimpan Media volume
ISBN 978-602-262-295-6
Subjek Pengadaan barang dan jasa
Badan Usaha Milik Negara-- Pengadaan
Abstrak Beberapa tahun terakhir banyak kasus pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan BUMN yang mencuat menjadi masalah nasional karena terindikasi korupsi. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan banyaknya permasalahan pengadaan barang dan jasa BUMN dan instansi pemerintah yang perlu diperhatikan. Berbagai kasus tersebut sering menunjukkan adanya ketidakpatuhan dan penyalahgunaan kewenangan. Anehnya, banyak BUMN dan BUMD yang justru tidak memiliki SOP pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan BUMN dan BUMD yang jauh dari prinsip-prinsip good corporate governance dan fiduciary duty sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Buku ini membahas pengadaan barang dan jasa BUMN melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan bisnis. Di dalam buku dibahas mengenai urgensi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa bagi setiap BUMN, mengingat aparat penegak hukum di Indonesia sering
Catatan Bibliografi : halaman 135-138
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
0320219798 352.53 PUR p Baca di tempat UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling Tersedia
0320219799 352.53 PUR p Dapat dipinjam UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum Tersedia
0320219800 352.53 PUR p Baca di tempat UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001040839
005 20210316104918
007 ta
008 210316s2018 yoia g b 000 0 ind
020 # # $a 978-602-262-295-6
035 # # $a 0010-0321000457
040 # # $a SBPKHAT$b ind$e rda
041 0 # $a ind
082 0 4 $a 352.53$2 2 [23]
084 # # $a 352.53 PUR p
090 # # $a CB-D.11 2014-016215
100 3 # $a Purba, Marisi P. , $d 1975- $e penulis$d Purba, Marisi P. , $d 1975- $e penulis$e Purba, Marisi P. , $d 1975- $e penulis
245 1 0 $a Pengadaan barang dan jasa BUMN : $b suatu kajian terhadap urgensi penyusunan standard operating procedure (SOP) pengadaan Bbrang dan jasa BUMN /$c Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak., CA.
250 # # $a Cetakan ke-1, tahun 2014
264 # 1 $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2014
264 # 4 ,$c ©2014
300 # # $a x, 138 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
504 # # $a Bibliografi : halaman 135-138
520 # # $a Beberapa tahun terakhir banyak kasus pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan BUMN yang mencuat menjadi masalah nasional karena terindikasi korupsi. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan banyaknya permasalahan pengadaan barang dan jasa BUMN dan instansi pemerintah yang perlu diperhatikan. Berbagai kasus tersebut sering menunjukkan adanya ketidakpatuhan dan penyalahgunaan kewenangan. Anehnya, banyak BUMN dan BUMD yang justru tidak memiliki SOP pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan BUMN dan BUMD yang jauh dari prinsip-prinsip good corporate governance dan fiduciary duty sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Buku ini membahas pengadaan barang dan jasa BUMN melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan bisnis. Di dalam buku dibahas mengenai urgensi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa bagi setiap BUMN, mengingat aparat penegak hukum di Indonesia sering menggunakan SOP pengadaan barang dan jasa untuk melihat ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, tindakan melawan hukum dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengadaan.
650 # 4 $a Badan Usaha Milik Negara--$x Pengadaan
650 # 4 $a Pengadaan barang dan jasa
850 # # $a SBPKHAT
990 # # $a 19033/BH1/PPBH/2019
990 # # $a 19034/BH2/PPBH/2019
990 # # $a 19035/BH3/PPBH/2019
Content Unduh katalog